TPP ASN Terancam Dipangkas, Pembangunan Cimahi Diprioritaskan

Table of Contents

 

SOROTKASUS.ID,   Cimahi  – Pemerintah Kota Cimahi mulai menyiapkan berbagai skenario untuk menjaga keberlangsungan pembangunan pada tahun anggaran 2027. 

Salah satu opsi yang disiapkan sebagai langkah terakhir adalah pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga 20-30 persen apabila kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami kendala.

Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, usai menghadiri peluncuran Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di Kelurahan Cibeber, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut bukan pilihan utama, melainkan langkah darurat yang hanya akan ditempuh jika sumber pendanaan pembangunan tidak mencukupi. 

Fokus pemerintah, kata dia, adalah memastikan berbagai program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tetap berjalan.

“Jalan terakhir mungkin kita akan memotong TPP ASN sekitar 20 sampai 30 persen untuk kembali membangun Kota Cimahi,” ujar Ngatiyana kepada awak media.

Ia menegaskan, skenario tersebut tidak akan berdampak pada tahun anggaran 2026 karena seluruh hak ASN, termasuk TPP, telah dialokasikan dan dipastikan terpenuhi. 

Kebijakan itu baru dipertimbangkan untuk tahun depan apabila kemampuan fiskal daerah tidak mengalami perbaikan.

“Kalau tahun ini sudah terpenuhi. Namun jika tahun depan belum mencukupi, maka opsi terakhir adalah pemotongan TPP ASN. Tetapi kami tetap berupaya agar hal itu tidak terjadi,” katanya.

Ngatiyana mengungkapkan, wacana tersebut telah disampaikan kepada kalangan ASN di lingkungan Pemkot Cimahi. 

Respons yang diterima, menurutnya, cukup positif karena sebagian besar pegawai memahami kondisi keuangan daerah dan pentingnya menjaga keberlanjutan pembangunan.

“Yang penting ikhlas. ASN juga menyampaikan kesediaannya selama kebijakan itu ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan kota,” tuturnya.

Pemerintah Kota Cimahi saat ini masih terus melakukan perhitungan dan evaluasi terhadap berbagai pos anggaran. 

Langkah efisiensi dinilai menjadi salah satu solusi agar program strategis seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan, serta pelaksanaan PPM tidak mengalami hambatan.

Pernyataan Wali Kota tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah menempatkan kepentingan pelayanan publik sebagai prioritas utama di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi.

Jika pendapatan daerah maupun dukungan anggaran dari pemerintah pusat belum menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun depan, maka opsi pemotongan TPP ASN akan menjadi salah satu alternatif untuk menjaga kesinambungan pembangunan.

“Kami ingin masyarakat mengetahui kondisi yang ada. Semua keputusan yang diambil semata-mata untuk kepentingan bersama dan agar pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh warga tetap berjalan,” pungkas Ngatiyana.***