Penolakan Gapembi Jadi Sorotan, Penghentian Dapur MBG Dinilai Ancam Ekonomi Rakyat

Table of Contents

 

SOROTKASUS.ID,  Jakarta – Kebijakan penghentian sementara operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah memantik polemik baru di tengah pelaksanaan program unggulan pemerintah. 

Penolakan yang disuarakan Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) kini menjadi sorotan publik karena dinilai menyentuh persoalan yang lebih luas daripada sekadar distribusi makanan bergizi.

Organisasi yang menaungi pelaku usaha makanan bergizi tersebut secara tegas menolak kebijakan moratorium operasional dapur MBG yang dikeluarkan Badan Gizi Nasional (BGN). 

Menurut Gapembi, keputusan tersebut berpotensi memukul sektor usaha yang selama ini menjadi bagian dari rantai pasok program nasional tersebut.

Gelombang keberatan muncul karena ribuan pelaku usaha, mulai dari pemasok bahan baku, petani, peternak, hingga pelaku UMKM lokal, menggantungkan aktivitas ekonominya pada keberlangsungan dapur-dapur MBG yang tersebar di berbagai daerah.

Gapembi menilai penghentian operasional dapur saat libur sekolah tidak hanya berdampak pada penyedia layanan makanan bergizi, tetapi juga mengancam keberlangsungan ekosistem ekonomi yang telah terbentuk sejak program tersebut berjalan.

Ketua Umum DPP Gapembi, Alven Stony, mengungkapkan bahwa potensi kerugian yang ditimbulkan tidak dapat dianggap kecil. 

Menurutnya, nilai transaksi yang selama ini berputar dalam program tersebut mencapai angka yang sangat besar dan melibatkan banyak pelaku usaha di berbagai sektor.

Selain menyoroti dampak ekonomi, Gapembi juga mempertanyakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan BGN. 

Organisasi tersebut menilai kebijakan penghentian operasional dapur dilakukan tanpa melibatkan para pemangku kepentingan yang selama ini terlibat langsung dalam pelaksanaan program MBG.

Bagi Gapembi, keputusan strategis yang berpengaruh terhadap ribuan tenaga kerja, relawan, pemasok pangan, petani, hingga peternak semestinya dibahas secara terbuka dan melibatkan seluruh pihak yang terdampak.

Menurut Alven Stony, dampak yang muncul tidak hanya dirasakan pengelola dapur, tetapi juga para relawan yang kehilangan kesempatan memperoleh honor selama masa penghentian operasional. Di sisi lain, hasil panen petani dan produksi peternak berpotensi menumpuk akibat berkurangnya permintaan dari dapur MBG.

Kondisi tersebut dikhawatirkan memicu efek domino terhadap perekonomian daerah, terutama di wilayah yang selama ini menjadikan program MBG sebagai salah satu penggerak aktivitas ekonomi masyarakat.

Di tengah perdebatan yang berkembang, banyak pihak berharap pemerintah dapat mencari formulasi kebijakan yang mampu menjaga keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis tanpa mengorbankan kepentingan pelaku usaha dan UMKM yang menjadi bagian penting dalam rantai pasok program tersebut.

Polemik ini sekaligus menunjukkan bahwa Program MBG bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik, melainkan juga telah berkembang menjadi penggerak ekonomi yang melibatkan banyak lapisan masyarakat. 

Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut operasional program dinilai perlu mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh agar tujuan sosial dan ekonomi dapat berjalan beriringan.***